Catatan kritis untuk kurikulum 2013

 

3

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh. (ANTARA/Dhoni Setiawan)

“Ibarat pertandingan sepak bola, mereka yang menolak kurikulum baru itu penonton, sedangkan pemain dan wasit dapat menerimanya.”

Surabaya (ANTARA News) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh  pernah mengibaratkan pro-kontra Kurikulum 2013 seperti pertandingan sepak bola.

“Ibarat pertandingan sepak bola, mereka yang menolak kurikulum baru itu penonton, sedangkan pemain dan wasit dapat menerimanya,” katanya dalam sebuah pertemuan dengan guru PGRI se-Jatim.

Ibarat Mendikbud itu agaknya benar, karena para guru, anggota profesi keguruan, dan praktisi/pengamat pendidikan yang sudah menyimak kurikulum baru itu umumnya dapat menerima.

Jika para guru umumnya dapat menerima, karena beban yang ditanggung selama ini justru menjadi ringan dengan adanya kurikulum baru itu, maka para praktisi/pengamat menerimanya dengan catatan.

Catatan itu antara lain datang dari pengamat pendidikan Darmaningtyas yang juga merupakan salah satu anggota tim perumus Kurikulum 2013 yang ditunjuk Mendikbud.

“Kurikulum 2013 itu sendiri bukan sesuatu yang baru, karena merupakan kombinasi dari cara belajar siswa aktif (CBSA) dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP),” ucapnya di Sidoarjo (14/5).

Dalam forum kajian ilmiah bertajuk “Arah Pendidikan Nasional di Era Global” yang diselenggarakan Dewan Pendidikan Jawa Timur, ia menjelaskan CBSA dulu gagal, karena masyarakat belum siap.

“CBSA itu mengajarkan murid bersikap kritis, tapi orang tua belum siap. Ketika murid bersikap kritis, seringkali justru memicu benturan dengan orang tua yang masih bersikap konservatif,” ungkapnya.

Hal yang sama, menurut dia, juga melingkupi penerapan Kurikulum 2013 yang sebenarnya lebih disebabkan oleh ketidaksiapan guru, karena mayoritas guru baru memahami KTSP, tapi tiba-tiba ada rencana perubahan menjadi Kurikulum 2013.

“Karena itu, perlu waktu agar semuanya siap, saya kira hal itu lebih baik daripada nanti ada masalah baru,” tutur pria yang akrab dipanggil Tyas itu.

Catatan yang tidak berbeda juga datang dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur yang meminta penundaan pelaksanaan Kurikulum 2013 hingga tahun ajaran 2014/2015.

“Para pengajar belum tersentuh dengan kurikulum baru (2013). Guru yang mata pelajarannya hilang atau disatukan butuh waktu untuk penyesuaian dengan penerapan kurikulum tersebut,” ujar Ketua PGRI Jatim, Ichwan Sumadi, di Surabaya (2/5).

Bercermin dari pelaksanaan UN (Ujian Nasional) 2013 yang karut marut, PGRI mengusulkan ke Kemendikbud untuk dua hal yakni prioritas pemberdayaan guru dan menghapus UN.

Hal yang sama juga dikemukakan pengamat pendidikan yang pernah menjadi anggota Dewan Pendidikan Jatim, Prof Daniel M. Rosyid. Bahkan, secara ekstrem, ia mengibaratkan bahwa kebutuhan utama bukan perubahan kurikulum, tapi perubahan guru dan budaya belajar.

“Guru harus profesional, jangan diintervensi birokrat pendidikan dan wali murid, tapi pembinaannya dilakukan oleh organisasi profesi guru. Budaya belajar juga dikembangkan dengan membangun budaya membaca yang sehat, pengalaman dan praktik diskusi kelas, budaya menulis, lalu beri kesempatan luas untuk berbicara,” tukasnya.

Ujian Nasional

Catatan kedua terkait Kurikulum 2013 adalah sistem evaluasi melalui ujian nasional (UN) yang justru dinilai terlalu kognitif, padahal Kurikulum 2013 sendiri menampung tiga aspek (kognitif, perilaku, keterampilan).

“Saya setuju UN, sepanjang tidak dimaksudkan untuk penentu kelulusan, tapi hanya sebagai alat pemetaan kualitas dan hanya menjadi milik pemerintah. Kalau kurikulum baru diterapkan, tapi evaluasinya menggunakan UN berarti ada inkonsistensi,” kata pengamat pendidikan Darmaningtyas.

Sebagai alat pemetaan, pelaksanaan UN tidak mesti di ujung (kelas akhir), tapi bisa di tahun kedua. Pelaksanaannya juga tidak harus tiap tahun, tapi bisa dua tahun sekali.

“Hasilnya, sekolah yang nilai hasil UN-nya rendah, justru harus didukung dengan dukungan anggaran dan program. Pada tingkat tertentu, akan terjadi pemerataan kualitas pendidikan. Kalau seperti sekarang, hasil UN justru memicu kesenjangan antara sekolah maju dan sekolah pinggiran. Yang menjadi korban adalah sekolah pinggiran,” tandasnya.

Dengan cara itu, pendidikan akan berkontribusi dalam terciptanya ketahanan nasional dan ketahanan sosial. Kalau pendidikan hanya memicu kesenjangan, maka akan muncul kecemburuan dan hilangnya solidaritas antara si kaya dan si miskin.

Hal senada juga disampaikan peneliti JPIP dan Wakil Sekretaris Dewan Pendidikan Jatim, Nur Hidayat. “Perhatian terhadap UN membuat pemerintah lalai memenuhi kebutuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan dan mengabaikan peningkatan kualitas guru,” ujarnya.

Menurut dia, rapat kerja nasional (rakernas) Depdiknas pada 15-17 Juli 2003 menetapkan sekolah sebagai penyelenggara UAN (UN) mulai 2004 dan Depdiknas hanya memberikan pedoman dan beberapa materi soal UAN/UN yang harus diujikan sekolah sesuai dengan standar nasional dan tidak ada lagi UAN/UN ulangan.

“Maksud pemberian wewenang kepada sekolah itu adalah mutu lulusan sekolah meningkat melalui pemberian soal UAN/UN. Ujian sekolah pun tidak lagi berupa soal pilihan ganda, tapi jawaban tertulis (esai),” ucapnya, menegaskan.

Ketetapan/keputusan lain, Depdiknas membentuk Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang bertugas menilai pelaksanaan UAN/UN di sekolah. Jika sekolah tidak serius melaksanakan UAN, maka akreditasi sekolah dinyatakan rendah.

“Keputusan untuk mengembalikan UAN/UN ke sekolah dan pemerintah hanya melakukan pemantauan mutu UAN/UN di sekolah tersebut, sebenarnya amat sejalan dengan semangat desentralisasi pendidikan dan UU Sisdiknas,” tuturnya.

Saat ini, semangat itu ada lagi. Ada usulan UN dilaksanakan di tingkat daerah, ada juga usulan UN meniru UKG dengan “UN online” (daring). Semangat itu diyakini akan mengembalikan pelaksanaan UN yang otonom dan akuntabel serta menjauhkan dari praktik tidak terpuji (bocor).

Ketika dikonfirmasi tentang perubahan UN dalam Kurikulum 2013, staf khusus Mendikbud, Sukemi, menegaskan bahwa UN pasti akan berubah, karena unsur penilaian dalam Kurikulum 2013 juga berubah.

“Tapi, tentu tidak serta merta, karena Kurikulum 2013 diterapkan bertahap dan siswa yang menerima Kurikulum 2013 untuk pertama kalinya baru kelas satu SD, SMP, dan SMA. Jadi, kurikulum baru itu akan benar-benar berlaku untuk semuanya dalam kurun tiga tahun,” katanya.

Terkait bentuk perubahan UN itu, ia menambahkan Kemdikbud berencana menggelar Konvensi Nasional tentang sistem pendidikan. “Nanti, semuanya akan dibicarakan, termasuk UN itu,” tukasnya.

Agaknya, Konvensi Nasional Pendidikan akan dapat menjadi jawaban untuk menyempurnakan posisi Kurikulum 2013, termasuk jika penyempurnaan itu memerlukan waktu (penundaan setahun) dan evaluasi UN, sebab Kurikulum 2013 harus menjadi “kado” bagi bangsa ini.

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/375517/catatan-kritis-untuk-kurikulum-2013

Tahun Ini, 16.616 Siswa SMP Tak Lulus UN

2

JAKARTA, KOMPAS.com — Mendikbud Mohammad Nuh menyatakan, sebanyak 16.616 siswa di jenjang SMP/MTs tidak lulus ujian nasional (UN) 2013. Sementara jumlah siswa yang lulus UN mencapai 3.650.625 siswa.

“Buat yang tidak lulus jangan berkecil hati, bisa ikut ujian Paket B dan hasilnya bisa dipakai untuk masuk ke SMA,” pesan Nuh, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Dalam persentase, kelulusan UN di tingkat SMP juga turun sekitar 0,02 persen. Tahun lalu mencapai 99,57 persen dan tahun ini hanya 99,55 persen. Tahun ini, jumlah siswa yang mengikuti UN di tingkat SMP sebanyak 3.667.241 siswa.

Nuh juga berpesan agar para siswa yang lulus tidak terlalu larut dalam suasana yang di luar kontrol. Ia meminta semuanya merayakan UN dengan hal-hal yang positif.

“Jangan terlalu hura-hura. Tapi, tahun ini sudah bagus, anak-anak lebih simpatik, merayakan kelulusan dengan aksi-aksi sosial,” tandasnya.

Sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2013/05/31/16022730/Tahun.Ini..16.616.Siswa.SMP.Tak.Lulus.UN.

Ini 12 Siswa Peraih Nilai UN SMP Tertinggi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada ujian nasional (UN) kali ini, siswa dari Jakarta berhasil mengungguli tiga juta siswa para peserta UN beberapa waktu lalu. Dengan nilai rerata UN murni 9,90, Stella Angelina berhasil menjadi siswa dengan nilai rerata UN murni tertinggi se-Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengungkapkan apresiasinya pada prestasi yang diraih oleh siswa asal Jakarta ini. Pihak Kemendikbud juga telah menyiapkan penghargaan serta beasiswa untuk para siswa berprestasi ini “Kami tentu akan berikan penghargaan dan beasiswa bagi para siswa yang berprestasi ini. Nantinya mereka juga akan dimudahkan akses untuk ke SMA/SMK/MA,” kata Nuh saat jumpa pers Hasil UN SMP/MTs di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Jumat (31/5/2013). Berikut 12 nama siswa yang berhasil menjadi siswa dengan nilai rerata UN murni terbaik tahun ini: 1. Stella Angelina dari SMP Kasih Karunia Jakarta (9,90). 2. Petra Julian Abigail dari SMP Tarakanita 4 Jakarta (9,90). 3. Anak Agung Ayu Vira Sonia dari SMP Negeri 1 Denpasar (9,90). 4. Jessica Jane dari SMP Kristen 1 BPK Penabur Jakarta (9,89). 5. Shofiya Qurrotu’ayunin dari MTs Negeri 1 Malang (9,85). 6. Cahaya Carla Bangsawan dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung (9,85). 7. Kirana Widiani Lestari dari SMP Negeri 85 Jakarta (9,84). 8. Setiati Nur Chasanah dari SMP Negeri 1 Magelang (9,84). 9. Maratus Solichah dari SMP Negeri 1 Salaman ( 9,84). 10. Farrel Gerard Adeovinson Rey dari SMP Masehi Temanggung (9,84). 11. Juligo Al Paraby Saragih SMP Swasta Al-Muslimin Pandan Tapanuli (9,84). 12. Biani Masita Himawan dari SMP Negeri 1 Denpasar (9,84).

Sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2013/06/01/0935141/Ini.12.Siswa.Peraih.Nilai.UN.SMP.Tertinggi

Nilai Rata-rata UN SMP Turun, Cuma 6,1

1

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) 2013 untuk tingkat SMP/MTs turun. Tahun lalu, nilai rata-rata ujian nasional di jenjang ini mencapai 7,47, sementara tahun ini hanya 6,1.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mengungkapkan analisis terhadap penurunan nilai rerata ini. Menurutnya, ini dipengaruhi bobot soal tahun antara tahun lalu dan tahun ini.

“Memang turun 1,37 nilai rerata UN murni untuk jenjang SMP/MTs kali ini,” kata Nuh saat jumpa pers di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Pada tahun ini, lanjutnya, bobot soal yang sulit naik menjadi 20 persen sedangkan pada tahun lalu bobot soal yang sulit jumlahnya hanya mencapai 10 persen saja dari keseluruhan soal.

“Jadi kalau nilai itu 1,37 itu, analisa kami bobot soal yang sulit karena kami naikan. Dari 10 persen jadi 20 persen,” ungkapnya.

Namun menurutnya, kenaikan bobot soal ini dinilai wajar. Pasalnya, selama ini nilai batas kelulusan sudah sampai pada batas yang sesuai yaitu 5,5 sehingga yang memungkinkan untuk perbaikan adalah dengan menaikkan bobot soal tersebut.

“Dinaikkan itu kan maksudnya agar tambah baik lagi. Jadi tidak apa, dengan demikian ke depannya harus lebih siap lagi,” tandasnya.

Sumber: http://edukasi.kompas.com/read/2013/05/31/16284047/Nilai.Ratarata.UN.SMP.Turun..Cuma.6.1

Nilai UN 2013 Dikaji Ulang

Jakarta, Padek—Rapat kerja (raker) Komisi X DPR dengan Men­teri Pendi­dikan dan Ke­budayaan (Mendikbud) Moham­mad Nuh ter­ka­it uji­an nasional (UN) kemarin (26/4), berlang­sung pa­nas. Hu­jan hujatan dan kritikan terus dilon­tarkan ang­go­ta parle­men kepada kemen­te­rian. Ujungnya, DPR me­min­ta nilai UN 2013 dibatalkan dan tidak dijadikan patokan kelulusan siswa.

 

Kritikan keras di antaranya diuta­rakan anggota Komisi X Reni Marlina. Politisi Partai Persatuan Pemba­ngunan (PPP) itu meminta Kemendikbud seca­ra resmi membatalkan nilai UN 2013. “Karena semua ketentuan dalam SOP (standard operational procedure) UN 2013 sudah tidak dipatuhi,” katanya. Mulai dari ujian tidak serempak, hingga penggunaan naskah ujian dari hasil fotokopian.

Menurut Reni, Kemen­dik­bud tidak perlu terlalu membe­sar-bersarkan potensi kekaca­uan nasional jika nilai UN 2013 dibatalkan. Dia menerangkan, kriteria kelulusan itu ada empat faktor. Yakni, menuntaskan studi selama tiga tahun, menda­patkan nilai minimal baik (baik) untuk mata pelajaran agama, olahraga, dan kewarganegaraan, serta lulus ujian sekolah dan UN.

“Jadi jika nilai UN dibatal­kan, masih banyak kriteria kelu­lu­san siswa,” paparnya. Reni juga mengkritisi Kemendikbud tidak menjalankan hasil kesepa­katan 2010 silam. Waktu itu ditetapkan bahwa porsi nilai UN sebagai penentu kelulusan ber­angsur surut setiap tahunnya. Mulai dari 60 persen, 50 persen, dan seterusnya. “Tetapi, nyata­nya porsi nilai UN sampai saat ini tetap 60 persen.”

Anggota Komisi X lainnya, Dedi Gumelar juga meminta nilai UN 2013 tidak dipakai untuk kelulusan siswa. Dia mengatakan, kebijakan ini seka­li­gus menjadi konsekuensi atas kacaunya pelaksanaan UN 2013. “Panitia jangan hanya tegas ketika ada siswa mencontek. Tetapi kalau panitianya kacau, harus ada konsekuensinya,” papar dia.

Dedi menyebutkan tahun ini ada siasat buruk dari sekolah menghadapi UN yang terdiri dari 20 variasi soal. “Dari surat seorang guru masuk ke saya, sekolah telah ramai-ramai me­naik­kan nilai rapor,” paparnya. Pengatrolan nilai rapor ini digu­nakan untuk berjaga-jaga bila nilai UN siswa jelek.

Dari paparan Kemendikbud memang nilai rapor siswa pe­serta UN, khususnya SMA ter­golong tinggi-tinggi. Setelah direkapitulasi, rata-rata nilai rapor siswa mencapai 8,46 untuk rumpun IPA dan 8,40 untuk rumpun IPS. “Jadi, sudah tidak bisa lagi untuk benar-benar memetakan kemampuan siswa bila ternyata sudah diutak-atik nilai rapornya,” kata dia.

Keputusan dipakai atau ti­dak nilai UN 2013, saat ini ada di tangan Badan Standar Nasio­nal Pendidikan (BSNP). Di sela rapat, Nuh meminta Kepala BSNP Aman Wirakar­takusu­mah menjelaskan keabsahan nilai UN kepada DPR. Sayang­nya, sebelum ada penjelasan balik dari pihak pemerintah maupun BSNP, rapat diskors untuk Shalat Maghrib dan ma­kan malam.

Di luar ruang rapat, Aman mengatakan, masukan dari DPR untuk membatalkan nilai UN 2013, khususnya SMA akan dikaji. “Pimpinan BSNP itu bersifat kolektif kolegial. Jum­lahnya ada 12 orang,” katanya. Karena anggota BSNP yang mengikuti rapat tadi malam tidak komplet, Aman menu­turkan, belum bisa mengambil keputusan.

Intinya, dia harus melihat dulu pola jawaban UN 2013, khususnya di 11 provinsi yang sempat kacau. Jika dari penga­matan pola jawaban itu ada keganjilan, misalnya angka keti­dak­lulusan tinggi, bisa dikeluar­kan kebijakan pembatalan nilai UN. “Jadi, kami mohon untuk BSNP melihat dulu pola jawaban dan nilai UN secara kese­luru­han,” katanya lantas meminta izin untuk shalat.

Di bagian lain, Nuh masih ngotot tidak akan membatalkan nilai UN. “Sekarang bayangkan, ada 22 provinsi yang UN-nya lancar masak harus dibatalkan juga,” katanya.

Untuk 11 provinsi? “Di 11 provinsi itu (pelaksanaan UN-nya, red) juga ada yang lancar,” paparnya. Dia menuturkan, Kemendikbud memang meng­hadapi tekanan dari masyarakat membatalkan nilai UN 2013. Namun, dia mengatakan, ke­bijakan yang sangat vital itu tidak bisa ditetapkan dalam rapat singkat.

Penggunaan istilan benca­na yang sering dipakai Nuh juga mendapat kritikan dari DPR. Me­nurut sejumlah ang­gota DPR, kacaunya UN 2013 bukan bencana. Tetapi, kela­laian yang sejatinya bisa dian­tisipasi. Apa­lagi menurut se­jum­lah informasi di ling­ku­ngan Kemendikbud, gejala amburadulnya UN 2013 sudah tercium H-10 ujian.(jpnn)

Sumber: http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=43041